Patar Jup Jun
MOROWALI, Sulawesi Tengah — Aliansi Masyarakat Kawasan Industri (AMKI) Kecamatan Bungku Barat kembali menggelar konsolidasi untuk melanjutkan aksi demonstrasi jilid II yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 2 Mei 2026. Dalam rencana tersebut, massa tidak hanya akan turun ke jalan, tetapi juga mengancam akan menduduki kantor PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pihak perusahaan.
Aksi jilid II ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 28 April 2026. Dalam aksi pertama itu, AMKI telah menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat lingkar industri, namun hingga kini dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Koordinator lapangan aksi, Wazir Muhaemin, menegaskan bahwa langkah lanjutan ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga terhadap sikap perusahaan yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan secara terbuka pada aksi sebelumnya. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan. Jika kondisi ini terus berlanjut, kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah lebih tegas, termasuk menduduki kantor PT IHIP, ” ujar Wazir Muhaemin.
Ia menjelaskan, aksi jilid II tidak sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk tekanan serius agar perusahaan membuka ruang dialog yang jujur dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Menurutnya, selama ini masyarakat merasa hanya dijadikan objek tanpa dilibatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan strategis.
Adapun tuntutan utama AMKI meliputi penolakan terhadap hasil konsultasi publik yang dilaksanakan pada 24 April 2026 di Makassar. AMKI menilai proses tersebut tidak berjalan secara transparan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh keberadaan kawasan industri.
Selain itu, AMKI juga mendesak agar dilakukan peninjauan ulang terhadap penetapan desa lingkar kawasan industri. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan serta mengabaikan desa-desa yang secara nyata terdampak aktivitas industri.
Tak hanya itu, AMKI turut meminta pencopotan Manager Eksternal PT BTIIG, Alim Hendra. Wazir Muhaemin menilai kehadiran yang bersangkutan justru memperburuk komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami menilai keberadaan Alim Hendra tidak membantu menyelesaikan persoalan, justru memperkeruh situasi. Tidak ada itikad baik yang terlihat dalam membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat, ” tegasnya.
Menurut AMKI, pencopotan pejabat tersebut merupakan langkah strategis untuk meredakan konflik yang kian memanas, sekaligus membuka peluang terciptanya dialog yang lebih konstruktif dan solutif.
Lebih jauh, Wazir Muhaemin menegaskan bahwa aksi jilid II akan melibatkan massa yang lebih besar dibanding aksi sebelumnya. Ia memastikan bahwa seluruh peserta aksi tetap akan diarahkan untuk menyampaikan aspirasi secara tegas namun terukur.
“Kami tetap mengedepankan aksi damai, tetapi dengan tekanan yang lebih kuat. Ini adalah bentuk keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, ” ujarnya.
AMKI juga mengingatkan bahwa keberadaan kawasan industri seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan sebaliknya menimbulkan keresahan akibat kebijakan yang dinilai tidak adil dan minim transparansi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IHIP belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan AMKI maupun rencana aksi demonstrasi jilid II tersebut. Ketidakjelasan sikap perusahaan dinilai semakin memperkuat tekad masyarakat untuk kembali turun ke jalan dalam waktu dekat.
Updates. 
