Patar Jup Jun
MOROWALI, Sulawesi Tengah – Camat Bungku Barat, Muhdar Da’ami, SH, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung tuntutan Aliansi Masyarakat Kawasan Industri (AMKI) kepada PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP).
Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor PT IHIP, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, pada Selasa (28/4/2026), usai berlangsungnya dialog antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan yang berjalan cukup alot. Dialog itu turut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, serta perwakilan manajemen perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhdar Da’ami menegaskan ada dua poin utama tuntutan masyarakat yang akan ia kawal hingga mendapatkan kepastian dari pihak perusahaan.
“Dua poin tuntutan, yakni pelaksanaan kembali uji publik di Bungku Barat, Morowali, dan peninjauan kembali desa-desa lingkar industri, saya akan kawal. Ini saya pastikan akan saya kawal, ” tegasnya.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan aspirasi yang lahir dari keresahan masyarakat yang terdampak langsung aktivitas industri. Karena itu, ia menilai penting bagi perusahaan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan warga lokal.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan uji publik seharusnya dilakukan di wilayah yang terdampak langsung, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menyampaikan pandangan dan masukan. Selain itu, peninjauan kembali penetapan desa lingkar industri dinilai penting karena berkaitan erat dengan program pemberdayaan masyarakat, kesempatan kerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan.
Muhdar berharap PT IHIP dapat merespons tuntutan masyarakat secara bijak dan tidak mengabaikan aspirasi warga. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan situasi yang kondusif di kawasan industri.
Diketahui, sebelumnya ratusan warga yang tergabung dalam AMKI menggelar aksi demonstrasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak perusahaan, termasuk penolakan hasil uji publik yang dilaksanakan di Makassar.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu jawaban resmi dari PT IHIP sesuai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam forum dialog tersebut yakni pada 2 Mei 2026. Jika tak mendapatkan jawaban, maka massa yang lebih besar akan kembali turun melakukan aksi demo dikantor PT IHIP.
Updates. 
