Patar Jup Jun
MOROWALI, Sulawesi Tengah — Banjir lumpur berwarna kuning kemerahan kembali menerjang Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Rabu malam (08/04/2026). Peristiwa ini diduga kuat merupakan dampak dari aktivitas tambang PT Alaska yang hingga kini masih menuai sorotan.
Lumpur yang mengalir dari area perbukitan itu kembali merendam akses jalan dan mengganggu aktivitas warga. Kejadian berulang ini memicu keresahan masyarakat yang merasa belum ada solusi konkret dari pihak terkait.
Ketua Gerakan Pemuda Bersatu (GPB) Solonsa-Solonsa Jaya, Supriyanto, S.Pd.I, mengaku kesal dengan peristiwa yang terus terjadi. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah tegas, meski sebelumnya telah ditemukan berbagai pelanggaran.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini sudah seperti pembiaran. Setiap kali banjir lumpur terjadi, masyarakat yang jadi korban. Sementara perusahaan terkesan acuh seolah tidak ada masalah, ” tegas Supriyanto.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Kalau memang sudah terbukti melanggar, kenapa tidak langsung ditindak? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kami butuh keadilan, bukan janji, ” ujarnya dengan nada tinggi.
Lebih lanjut, Supriyanto menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika kondisi ini terus dibiarkan.
“Kalau pemerintah tidak segera bertindak, kami siap turun langsung. Jangan salahkan masyarakat kalau nanti ada aksi besar. Kami hanya mempertahankan hak kami untuk hidup aman dan lingkungan yang sehat, ” tandasnya.
Sebelumnya, tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan indikasi kuat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan oleh pihak perusahaan. Bahkan, DLH menyebut hampir seluruh ketentuan tidak dipatuhi serta membuka kemungkinan pencabutan izin jika tidak ada perbaikan.
|
Baca juga:
Puluhan Kayu Ilegal Diamankan di Tanah Laut
|
Namun hingga kini, masyarakat menilai belum ada langkah nyata dari pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Desakan pun mengarah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar segera mengambil sikap tegas demi melindungi lingkungan dan keselamatan warga.
“Kami hanya ingin hidup tenang. Jangan setiap hujan kami harus was-was dengan banjir lumpur, ” keluh warga lainnya.
Warga berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada peninjauan dan peringatan, tetapi segera mengambil keputusan nyata terhadap aktivitas tambang yang dinilai merugikan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian banjir lumpur yang kembali terjadi.
Updates. 
